PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR DAN KEKERINGAN TERUS BERULANG, KNPI SULSEL DESAK PEMERINTAH HADIRKAN SOLUSI KETAHANAN ENERGI DAN PANGAN, BUKAN SEKADAR PENANGANAN MUSIMAN

SIDIK KASUS,MAKASSAR SULSEL– Persoalan pemadaman listrik bergilir dan bencana kekeringan yang kembali menghantui sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dua persoalan ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ray Gunawan L Asmoh, S.H dari Bidang Politik dan Kajian Strategis DPD I KNPI Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan, Fadel Muhammad Tauphan Ansar Periode 2026-2029, menilai bahwa persoalan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan struktural yang membutuhkan perencanaan jangka panjang, bukan sekadar penanganan ketika krisis sudah terjadi.

Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan hampir tiap tahun terus berulang menjadi catatan penting. PLN UID Sulselrabar sebelumnya menjelaskan bahwa pengaturan pasokan listrik berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan belum optimalnya daya mampu pasok sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

Bahkan, dalam pembahasan bersama DPRD Sulawesi Selatan pada September 2026, terungkap sejumlah faktor yang turut memengaruhi pasokan listrik, termasuk gangguan pembangkit, pemeliharaan fasilitas, dan berkurangnya debit air pada sumber pembangkit listrik tenaga air.

"Bagi kami, persoalannya bukan semata-mata apakah pemadaman tersebut memiliki alasan teknis atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana perencanaan ketahanan energi telah disiapkan untuk mengantisipasi persoalan yang berulang ketika memasuki musim kemarau? Listrik hari ini bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga. Listrik merupakan kebutuhan vital bagi rumah sakit, sekolah, pelaku UMKM, industri, fasilitas pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika pemadaman berlangsung berulang, masyarakat dan dunia usaha harus menanggung konsekuensi yang tidak kecil", Tegas Ray

Di sisi lain, ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan memperlihatkan persoalan yang tidak kalah serius.

Data yang diberitakan pada September 2026 menunjukkan bahwa kekeringan telah berdampak terhadap hampir seluruh lahan pertanian di Sulawesi Selatan, dengan banyaknya laporan mengalami puso atau gagal panen.

Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah Sulawesi Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyangga produksi pangan nasional. Namun, bagaimana mungkin ketahanan pangan dapat terus diperkuat apabila persoalan ketersediaan air, jaringan irigasi, dan mitigasi kekeringan masih menjadi ancaman berulang bagi petani?

Ray menegaskan bahwa "Kami tidak menafikan bahwa perubahan iklim dan fenomena El Nino merupakan faktor alam yang sulit dikendalikan. Namun, dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan, pembangunan infrastruktur pengairan, pengelolaan sumber daya air, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi. Bencana alam tidak selalu dapat dicegah, tetapi besarnya dampak yang ditanggung masyarakat dapat dikurangi melalui kebijakan yang tepat."

Atas kondisi tersebut, Bidang Politik dan Kajian Strategis DPD I KNPI Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa tuntutan dan rekomendasi:

1. Evaluasi ketahanan energi Sulawesi Selatan. 

2. Transparansi jadwal dan penyebab pemadaman.

3. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi.

4. Perlindungan terhadap petani terdampak kekeringan. 

5. Peta jalan ketahanan energi dan air. 

6. Pengawasan dan evaluasi anggaran. 

Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko gagal panen tanpa perlindungan yang memadai. Pelaku usaha tidak boleh terus dibebani ketidakpastian pasokan listrik. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah harus mulai bergerak dari pola penanganan yang bersifat reaktif menuju kebijakan yang preventif, terukur, dan berkelanjutan.

"Jangan sampai setiap tahun kita hanya sibuk mencari alasan ketika listrik padam dan sawah mengering, sementara solusi jangka panjang tidak pernah benar-benar menjadi prioritas.

Bidang Politik dan Kajian Strategis DPD I KNPI Sulawesi Selatan memandang bahwa ketahanan energi dan ketahanan air merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Keduanya harus ditempatkan sebagai agenda strategis yang melibatkan pemerintah, PLN, DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat."

Sulawesi Selatan membutuhkan lebih dari sekadar respons ketika krisis datang. Sulawesi Selatan membutuhkan perencanaan dan keberanian untuk menyelesaikan akar persoalan.

Energi harus terjamin, air harus tersedia, petani harus terlindungi, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian pelayanan.