Sidik Kasus,Makassar - gForum Pemuda & Mahasiswa Hukum (FORPMAHUM) mengecam keras Kementerian Agama Sulawesi Selatan atas ambruknya bangunan MIN 2 Takalar yang menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, sebagaimana diberitakan pada 7 November 2025. Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan dan manajemen proyek di bawah Kemenag Sulsel sangat lemah dan patut dipertanyakan.
Bangunan yang bahkan belum difungsikan namun sudah ambruk menunjukkan adanya cacat konstruksi yang fatal, yang terjadi akibat kelalaian pada berbagai tahapan yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian Agama Sulsel.
FORPMAHUM menilai bahwa Kemenag Sulsel gagal menjalankan peran pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kejadian ini tidak bisa hanya disalahkan kepada kontraktor. Kemenag Sulsel sebagai pemilik proyek ikut bertanggung jawab penuh. Jika pengawasan dilakukan secara benar, bangunan senilai miliaran rupiah tidak mungkin runtuh seperti ini,” tegas Gerald.
Ambruknya bangunan bernilai miliaran rupiah tidak bisa disebut sebagai insiden biasa. Ini merupakan indikasi kuat bahwa tata kelola proyek di bawah Kemenag Sulsel bermasalah, tidak profesional, dan tidak berorientasi pada keselamatan publik.
“Kami menilai ada kegagalan sistemik di tubuh Kemenag Sulsel. Jika kejadian seperti ini dibiarkan, maka proyek-proyek pendidikan Islam lainnya terancam mengalami nasib serupa,” lanjut Gerald.
Kami menegaskan bahwa proyek pendidikan adalah layanan publik. Kemenag Sulsel tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis.
FORPMAHUM menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak terkait, FORPMAHUM akan menggerakkan aksi unjuk rasa secara terbuka dan konstitusional sebagai bentuk tekanan moral agar pihak-pihak yang bertanggung jawab segera dimintai pertanggungjawaban, baik secara profesional maupun pidana.
Social Header