Sidik Kasus Com Gayo Lues — Kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berada di titik nadir. Sejumlah laporan masyarakat dan pengakuan tenaga kesehatan mengarah pada dugaan perilaku arogan, intimidatif, hingga praktik pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan Plt Sekretaris Daerah Gayo Lues, dr. Nevi Rizal, M.Kes.
Alih-alih menjadi teladan aparatur sipil negara, Plt Sekda justru dilaporkan mempertontonkan sikap yang dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik. Penampilan yang dianggap tidak pantas, gaya komunikasi kasar, serta sikap intimidatif disebut kerap ditunjukkan dalam lingkungan kerja pemerintahan.
Lebih serius lagi, dr. Nevi Rizal diduga menjadi aktor utama dalam pemotongan insentif dokter dan tenaga kesehatan puskesmas di seluruh Kabupaten Gayo Lues. Pemotongan tersebut disebut dilakukan dengan dalih “uang jasa perjuangan”.
Seorang dokter puskesmas yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa praktik ini terjadi sejak dia menjabat asisten I pada tahun 2024. Dalam praktiknya, disebutkan bahwa seorang kepala puskesmas diperintahkan untuk mengoordinasikan pengumpulan dana dari para tenaga medis.
"Banyak sekali iuran gaib yang harus kami setor, dengan dalih uang jasa perjuangan, padahal gaji yang kami terima pas Pasan untuk bertahan hidup, mohon kepada aparat ditindak tegas," ungkap salah satu dokter kepada wartawan (31/12/2025).
Sejumlah kepala puskesmas dilaporkan menjadi korban tekanan dan intimidasi jabatan, di antaranya pimpinan puskesmas di wilayah Blangkejeren, Teripe Jaya, Cinta Maju, Pantan Cuaca, Rikit Gaib, Blangjerango, Kuta Panjang, Gumpang, Pintu Rime, Rerebe, hingga Terangun.
Para tenaga kesehatan disebut memilih bungkam bukan karena setuju, melainkan karena takut terhadap kekuasaan struktural yang dimiliki pejabat tersebut.
Nama dr. Nevi Rizal juga bukan kali pertama disorot. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada tahun 2016, ia sempat terseret temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan mark-up proyek pembangunan tembok penahan kantor.
Selain itu, beredar pula laporan internal mengenai dugaan intimidasi dan perilaku tidak pantas terhadap staf perempuan, yang pada masa pemerintahan sebelumnya berujung pada pencopotan dirinya dari jabatan strategis.
Kembalinya dr. Nevi Rizal ke lingkaran kekuasaan, hingga menduduki posisi Plt Sekda, memicu kecurigaan publik terhadap dugaan praktik nepotisme, mengingat adanya hubungan kekerabatan dengan mantan pejabat daerah.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pemberantasan korupsi dan pembenahan birokrasi hingga ke daerah.
Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan, Kepolisian, serta Inspektorat untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Publik menilai pembiaran terhadap dugaan ini hanya akan memperparah rusaknya tata kelola pemerintahan dan menghancurkan moral tenaga kesehatan yang selama ini berada di garis depan pelayanan publik.
“Gayo Lues membutuhkan pemimpin yang berintegritas, bukan pejabat yang diduga memeras tenaga kesehatan dan berlindung di balik jabatan,” ujar salah satu sumber.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dr. Nevi Rizal belum memberikan keterangan resmi.
Tim
Social Header