SIDIKKASUS.COM,-ACEH TIMUR — Ketidakhadiran Iskandar Usman Al-Farlaky serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Timur dalam agenda sharing dan buka puasa bersama yang digagas Aliansi Pers Rehab Rekon memicu sorotan tajam dari kalangan jurnalis di Kabupaten Aceh Timur.
Acara yang digelar Kamis (12/03/2026) di Kota Idi itu sedianya menjadi forum terbuka untuk membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir yang hingga kini masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat.
Namun hingga acara selesai, tidak satu pun pejabat yang diundang terlihat hadir. Lebih mengejutkan lagi, ketidakhadiran tersebut disebut tanpa adanya konfirmasi kepada penyelenggara.
Ketua DPP Aliansi Pers Rehab Rekon, Masri, menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi pemerintah daerah dengan insan pers yang selama ini aktif mengawal proses pemulihan pascabencana.
“Forum ini bukan sekadar buka puasa bersama. Kami ingin berdiskusi terbuka soal perkembangan rehab rekon pascabanjir. Sangat disayangkan pejabat yang diundang tidak hadir, bahkan tanpa konfirmasi,” ujar Masri.
Padahal, menurutnya, peran pers sangat penting dalam mengawasi berbagai program pemulihan, mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara), penyaluran bantuan kepada korban banjir, hingga transparansi penggunaan anggaran rehabilitasi.
Ketidakhadiran pimpinan daerah dalam forum tersebut pun memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan jurnalis. Sebagian menilai sikap tersebut bisa menimbulkan kesan pemerintah daerah tidak siap membuka ruang dialog dan kritik publik terkait penanganan pascabencana.
Meski tanpa kehadiran pejabat pemerintah, kegiatan tetap berlangsung dengan diskusi internal antar jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Pers Rehab Rekon. Dalam diskusi itu, sejumlah persoalan kembali mengemuka, termasuk lambannya proses pemulihan di beberapa wilayah terdampak banjir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun dari Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam agenda tersebut.
Di tengah tuntutan transparansi penanganan bencana, sikap tersebut kini menjadi perbincangan hangat di kalangan insan pers dan publik di Aceh Timur. Banyak pihak menilai pemerintah daerah seharusnya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan media, terutama dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Social Header