Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) Geruduk Demo Desa Pamijahan Kades Menghilang

Bogor24jamnews.com — Kepala Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kusnadi, menjadi sorotan setelah tidak berada di kantor desa saat aksi unjuk rasa digelar sejumlah aktivis dan mahasiswa, Senin, 11 Mei 2026.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.15 WIB itu dilakukan untuk mempertanyakan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pamijahan tahun 2022 hingga 2025.

Massa aksi yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia Bogor Raya, Suara Keadilan Masyarakat, serta mahasiswa menilai ketidakhadiran kepala desa menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggaran desa.

Perwakilan DPD LSM Trinusa Bogor Raya, Nurdin, mengatakan kepala desa seharusnya hadir karena memiliki tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah dirumuskan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat melalui musyawarah desa.

Menurutnya, ketidakhadiran tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan APBDes.

“Ketidakhadiran kepala desa dalam aksi ini menjadi tanda tanya bagi kami. Apalagi saat ini era keterbukaan informasi publik dan digitalisasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Suara Keadilan Masyarakat, Sekaligus Penanggung Jawab Aksi Demo Putra Jaya Sukma, Ia menyebut pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Pemerintah Desa Pamijahan sebelum demonstrasi digelar.

Putra Jaya Sukma menegaskan aksi dilakukan secara damai untuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran desa, termasuk program ketahanan pangan dan keterbukaan informasi publik.

“Kami datang dengan damai dan surat pemberitahuan aksi juga sudah disampaikan. Karena itu kami mempertanyakan keberadaan kepala desa pada saat aksi berlangsung,” katanya.

Ia menambahkan, setelah aksi tersebut pihaknya berencana membawa persoalan Desa Pamijahan ke Komisi Informasi Jawa Barat sebagai tindak lanjut permintaan keterbukaan data penggunaan APBDes.

“Dalam waktu dekat kami akan menyusun agenda pelaporan ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait hak masyarakat untuk mengetahui realisasi penggunaan anggaran desa,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pamijahan, Opik Hidayat, membenarkan bahwa surat pemberitahuan aksi telah diterima pihak desa pada Jumat siang.

Ia menjelaskan bahwa Kepala Desa Pamijahan tidak berada di kantor karena sedang mengikuti kegiatan penanaman pohon.

“Kami menerima surat pemberitahuan aksi pada hari Jumat. Untuk kepala desa hari ini tidak hadir karena sedang melaksanakan kegiatan penanaman pohon,” ujar Opik.