Sidik Kasus.Maros.SulSel - Pemerintah Kabupaten Maros membuktikan kerja nyata dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga akhir Juli 2026 telah mencapai realisasi pendapatan APBD tertinggi di Sulawesi selatan dengan pencapaian diatas 50 persen.
Dari data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Kabupaten Maros telah mencapai 52,58 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara 24 kabupaten, kota, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maros. Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap mampu menjaga kinerja pendapatan daerah. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” katanya, Minggu, 26 Juli 2026.
Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sedangkan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah selama semester pertama tahun 2026.
"Kita tahu di tengah efisiensi, maka tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja sehingga pendapatan pada APBD Maros dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan" ujar Ferdiansyah.
Sejumlah daerah lainnya masih mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata. Kabupaten Takalar mencapai 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru mencapai 27,78 persen.
Data tersebut menunjukkan hanya beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mampu menembus realisasi pendapatan di atas 50 persen hingga akhir Juli 2026, dengan Kabupaten Maros menjadi daerah yang mencatatkan capaian tertinggi.
Paparan realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Gammara, Kota Makassar pada Sabtu, 25 Juli 2026.
(Tim Redaksi)
Social Header