Sidik Kasus.Maros.SulSel - Satu lagi pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang membuktikan kinerja birokrasi yang efektif dalam mengelola uang rakyat yakni meraih peringkat 1 dalam pengelolaan keuangan daerah kategori Kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah se-Sulawesi Selatan.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan bahwa Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan kesehatan Fiskal meski kewajiban daerah tetap terpenuhi.
“Indeks pengelolaan keuangan ini upaya menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita. Alhamdulillah tadi kita menyampaikan TPP, gaji PPPK, gaji PPPK paruh waktu tetap kita bayarkan,” katanya, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurutnya, APBD Maros berada di kisaran Rp1,5 triliun. Sementara daerah dengan kemampuan keuangan tinggi memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar. Dia menyebut penghargaan tersebut menjadi penanda komitmen Pemkab Maros dalam memenuhi belanja wajib daerah.
Komitmen tersebut akan dipertahankan dalam penyusunan APBD 2027. Salah satunya dengan memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Selain itu, Pemkab Maros meningkatkan alokasi anggaran untuk kepatuhan BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga Rp8 miliar. Chaidir Syam menjelaskan, alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memenuhi belanja wajib pada 2027.
“Jadi khusus untuk belanja wajib, termasuk gaji PPPK paruh waktu, kemudian kepatuhan BPJS, PBI, ini malahan kita tambahkan sampai Rp8 miliar” jelasnya.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, alokasi anggaran juga tetap dipertahankan sesuai ketentuan. Anggaran pendidikan disebut tetap dialokasikan di atas 20 persen.
Sementara sektor infrastruktur mendapat perhatian lebih besar. Jika pada 2025 intervensi anggaran infrastruktur berada di angka 31 persen, Pemkab Maros berupaya agar meningkat pada APBD tahun 2027.
“Kita sekarang ini mencoba menaikkan sampai 34 persen. Walaupun kita belum bisa mencapai 40 persen, tetapi untuk infrastruktur di APBD 2027, kita sudah berupaya untuk mencapai 34 sampai 36 persen intervensi anggaran kita ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” Jelas Bupati Chaidir Syam.
Tidak hanya itu, ia menambahkan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan juga terus diperkuat. Anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan tersebut akan meningkat dari sekitar Rp28 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp35 miliar pada 2027.
(Tim Redaksi)
Social Header